Cara Mencegah dan Menanggulangi Tawuran

Akhirnya bisa menulis sesuatu untuk kontes yang diadakan Komandan BlogCamp Group. Karena sudah banyak yang menulis cara menanggulangi tawuran pelajar dan mahasiswa, maka saya membahas tentang tawuran antar kelompok/ kampung aja deh.

Sama seperti tawuran pelajar, tawuran antar warga seringkali juga dipicu oleh perseteruan perorangan, yang kemudian dibumbui dengan sentimen golongan untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kelompoknya hingga akhirnya pecahlah perang local antar kelompok.

Memang tawuran antar kelompok ini bisa terjadi dimana-mana, tetapi paling sering terjadi di negara dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalau lihat di berita, siapa yang sering terlibat tawuran? Umumnya mereka yang sedang tidak punya kegiatan/kerjaan.  Kalau pada sibuk bekerja, boro-boro mikir  ikut tawuran, untuk mikir kerjaan aja sudah berat.  Jadi menurut saya, untuk meminimalkan terjadinya tawuran, masalah kesejahteraan dan pendidikan ini yang harus dibenahi, dan ini memang PR yang berat.

Kesejahteraan :

Kecemburuan sosial muncul jika ada kelompok yang sangat sejahtera berdampingan dengan kelompok yang sangat tidak sejahtera. Apalagi jika kelompok yang sangat sejahtera itu mendapatkannya dengan jalan pintas misalnya korupsi. Tentu saja kelompok yang sangat tidak sejahtera akan berang (revolusi sering terjadi karena hal ini kan).  Jadi memeratakan kesejahteraan ini menjadi kunci utamanya. Pemerataan kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan:

1.    Memberikan kemudahan serta kesempatan yang sama kepada warga untuk bisa mengakses kebutuhan dasar, terutama : kesehatan, pendidikan, transportasi dan perumahan. Tidak harus gratis, yang penting terjangkau oleh masyarakat.
2.    Pemerintahan yang bersih : pemerintahan yang bersih turut serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Peraturan yang objektif serta penegakan hokum secara tegas akan membuat warga merasa dilindungi sehingga respek terhadap pemerintah.  Selain itu masyarakat  juga akan menyadari bahwa setiap warga memiliki kewajiban dan hak yang setara.

Pemerintahan yang bersih tidak akan terjadi hanya dengan niat baik tanpa ada peraturan dan sistem yang jelas. Peraturan dan system yang jelas menjadi syarat mutlak karena ini menjadi panduan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Misalnya saja waktu saya ngurus KTP karena pindah domisili: sulit untuk mendapatkan informasi akurat tentang dokumen apa saja yang diperlukan. Alhasil, mesti bolak-balik beberapa kali. Selain itu, ketika di kelurahan, perangkat kelurahan secara terang-terangan menyodori kotak sukarela, di kantor kecamatan juga sama saja. Alhasil, biaya bikin KTP menjadi berkali-kali lipat biaya resmi. Ada perasaan diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Berbeda ketika saya ngurus surat tinggal di Taiwan. Syaratnya jelas, uang yang harus di bayar jelas, lama waktu pembuatannya jelas. Meskipun uang yang saya keluarkan jauh lebih besar daripada ngurus KTP itu, tetapi saya tidak merasa diperlakukan tidak adil, karena prosedur dan pelaksanaannya jelas, jadi semua orang yang mengurus ijin tinggal di Taiwan mesti melewati prosedur serupa. (note: ini hanya contoh kecil dari pengalaman saya saja dan bukan berarti Indonesia selalu lebih buruk dari negara maju).

Pendidikan :
Mengapa pendidikan saya masukkan sebagai prioritas, karena ini menyangkut daya saing dan pola pikir masyarakat.  Dalam hal daya saing, saya termasuk orang yang meyakini bahwa pendidikan yang tinggi membuat seseorang memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan tidak hanya didapat melalui jalur formal atau sekolah, tetapi juga jalur informal, yang umumnya lebih menitik beratkan pada ketrampilan khusus. Pendidikan yang tinggi membuat seseorang lebih mampu untuk berinovasi, menyesuaikan diri dengan dengan perubahan dan mampu bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.  Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kemampuan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam hal pola pikir, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan bisa bersikap lebih terbuka dalam menghadapi perbedaan di masyarakat. Mereka tidak akan mudah terhasut oleh hal-hal yang bersifat primordial seperti suku dan agama. Mereka akan melihat permasalahan secara lebih selektif dan tidak mengandalkan pada keegoan kelompok yang merupakan bentuk kesetiakawanan semu. Memang pendidikan yang tinggi tidak menjamin masyarakat bebas dari masalah perbedaan, tetapi meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan tersebut. Kerena itulah,  pendidikan masyarakat harus ditingkatkan. Akses masyarakat terhadap pendidikan harus dipemudah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan sebagai berikut:
1.Pemerataan kesejahteraan akan meminimalkan adanya kecemburuan sosial.
2.Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya saing masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan yang tinggi juga membuat masyarakat lebih bisa menerima perbedaan sehingga meminimalkan adanya konflik akibat perbedaan tersebut.
3.Pemerintahan yang bersih memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat.

Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan, saya yakin masalah tawuran akan bisa dihindari.

Artikel  ini diikutsertakan pada Kontes Unggulan Indonesia Bersatu: Cara Mencegah Dan Menanggulangi Tawuran.